Keputusan Komite Etik KPK

Add caption

KPK dinilai tak mampu membenahi dirinya sendiri. Kecenderungan ini sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Jika KPK menjadi begitu kompromistis dan toleran terhadap orang dalam yang terindikasi melakukan pelanggaran etika, tidak mungkin, keputusan Komite Etik KPK atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan orang dalam KPK bisa diterima begitu saja oleh publik.

"Barangkali, tidak ada pihak yang akan menggugat keputusan itu, tetapi publik merasakan bahwa keputusan komite etik itu kompromistis dan sangat toleran. Sebuah keputusan yang tidak layak, karena tidak mencerminkan semangat dan keinginan memperkuat peran dan independensi KPK," kata politisi Golkar yang juga anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Minggu (09/10/2011).

Muncul kekhawatiran, lanjut Bambang, bahwa model keputusan Komite Etik seperti itu akan menjadi karakter KPK manakala di kemudian hari muncul lagi kasus pelanggaran etika yang dilakukan orang dalam KPK.

Bahkan, ujarnya lagi, karena keputusan itu tidak menimbulkan efek jera yang signifikan, bukan tidak mungkin orang dalam KPK akan melakukan serupa di kemudian hari karena mengacu pada keputusan yang kompromistis dan sangat toleran itu.

"Model Keputusan seperti itu menjadi blunder bagi KPK karena publik melihat sudah cukup alasan untuk tidak mempercayai KPK. Selain itu, keputusan yang sama akan menjadi kecenderungan yang tentu saja sangat membahayakan masa depan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Anak Tifatul Nikah

Add caption

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring Sabtu (8/10/2011) menikahkan putrinya Nur Shabrina Sembiring dan Fathan Qasthlani. Resepsi pernikahan dimulai pada pukul 19.00 WIB di Sasana Langen Budoyo, TMPerbesar FotoII, Jakarta Timur.

Akad nikah putri mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini sudah dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Akad disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata.

Pantauan Tribunnews.com, Presiden SBY baru saja selesai menghadiri acara pernikahan tersebut, iring-iringan mobil kepresidenan keluar dari Sasana Langen Budoyo.

SBY datang sekitar pukul 19.30 WIB dan hanya kurang lebih 10 menit berada di dalam ruangan. Penjagaan di sekitar lokasi resepsi juga terlihat sangat ketat, sehingga ketika Tribunnews.com tiba akses masuk cukup sulit.

Tak lama setelah SBY selesai menghadiri acara pernikahan, tamu-tamu pun mulai berdatangan, tampak hadir Ketua DPD, Irman Guzman, Ketua MK, Mahfud MD, Ketua DPR, Marzuki Alie.

Menteri Baru yang Penting Bersih

Add caption

Perbesar FotoKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak mempersoalkan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menurut Aburizal, siapa pun nanti yang terpilih untuk mengisi kursi menteri harus berkualitas.

"Yang penting orangnya bersih bukan soal partai. Kalau ada yang mampu dari partai manapun boleh tergantung kemampuan bukan berdasarkan jasa partai," ujar Aburizal saat melayat almarhum Moerdiono di TPM Kalibata, Jakarta, Sabtu (8/10/2011).

Ical, panggilan akrab Aburizal, mengaku kerap mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia menegaskan dalam pertemuan itu tak sama sekali menyinggung soal perombakan kabinet.

Terpisah, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang dimintai keterangannya soal perombakan para menteri dalam waktu dekat ini hanya menjawab diplomatis. "Kita tunggu saja. Kalau perombakan dari dulu soal nama-nama," ujarnya usai memimpin upacara pemakaman.

Busyro Dukung RUU Intelijen

Add caption

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI.

"Penyusunan RUU intelijen harus didukung seluruh pihak untuk mengembalikan intelijen sebagai lembaga negara yang profesional, independen dan transparan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.

Kunjungannya ke "Kota Pahlawan" dalam rangka bedah buku berjudul "Hegemoni Rezim Intelijen, Sisi Gelap Peradilan Kasus KomPerbesar Fotoando Jihad" di FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Menurut dia, saat ini bukan perkara segera atau tidaknya RUU disahkan, namun DPR harus melibatkan rakyat dan beberapa pihak untuk melihat draf atau isi RUU. Ia meminta agar draf yang sudah disusun dipublikasikan melalui media.

"Dengan melihat langsung draf yang ada, rakyat mulai dari kalangan akademisi bisa melakukan kajian, apakah RUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan intelijen dan tidak melanggar HAM. Beri waktu kepada rakyat untuk memberi masukan dan menilai RUU Intelijen," tukas dia.

"Tanpa dipublikasikan, akademisi bisa meminta draf akhir ke Komisi I DPR RI sekaligus meminta waktu selama sebulan untuk mempelajarinya," katanya.

Disinggung akan mudahnya intelijen melakukan penyadapan, Busyro tak mempermasalahkannya. Bahkan pihak intelijen perlu diberi kesempatan itu. Namun dengan catatan, harus seizin pengadilan negeri (PN) setempat.

Ia menjelaskan perlunya sikap transparansi dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan dalih melindungi keamanan negara.

"Transparansi tersebut bisa dari anggaran yang digunakan, proses serta hasil `follow up` setelah dilakukan penyadapan," kata dosen hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

Sementara itu, buku yang dibedah dalam kesempatan tersebut merupakan disertasinya untuk tugas akhir program doktor di Universitas Islam Indonesia (UII).

Bersama dosen Fakultas Hukum Unair, Soeparto Wijoyo dan dosen Fisip Unair Priyatmoko, Busyro mengupas mulai dari skenario politik dan peran intelijen dalam komando jihad hingga proses peradilan yang sesat.

Busyro mengungkap ada hubungan yang erat antara komando jihad dengan dunia intelejen yang digawangi Ali Moertopo, komandan operasi khusus.